Jadwal Dan Materi BIMTEK Desa Selama Tahun 2026

Bimtek Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir dengan semangat baru untuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa. Dari kacamata politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari sisi posisi, desa kini ditempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hadirnya UU Desa ini akan mengubah wajah tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan di desa. Desa berpeluang untuk menata ulang sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Desa dengan nama lain desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengukur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, Pemerintah desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar, sehingga Kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek), termasuk kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa yang sudah pernah dilaksanakan dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dengan adanya pelatihan yang berkesinambungan.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa penting dilakukan karena sangat berdampak bagi kinerja pemerintahan desa. Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas- tugas administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa. Peningkatan SDM melalui berbagai bimbingan teknis, pelatihan serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan Desa, Disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif, sehingga perlu adanya pelatihan atau pun bimbingan teknis ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terus meningkat.

Tujuan bimbingan teknis ini yang diarahkan pada peningkatan kapasitas bagi Aparatur Desa secara efektif, efisien dan akuntabel dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, bersama-sama BPD. Sejauh ini, para perangkat pemerintahan desa hingga sampai para kepala urusan belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, namun harus perlu pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Bimbingan teknis ini, akan mengundang para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai anggota tim Penyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Penyusun Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, dan Lembaga Adat Desa serta berbagai produk perundang-undangan yang terkait dengan materi yang disajikan, sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan solusi atas permasalahan- permasalahan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 93 berbunyi : (1) Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa. Selebihnya sebagai landasan operasionalnya bisa dilihat pada PERMENDAGRI Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa.

Sehubungan hal tersebut diatas, Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahaan Daerah (P2KPD) dengan ini menawarkan beberapa materi yang dapat dipilih sendiri sesuai kebutuhan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dibidang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun Materi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang dapat dijadikan pilihan peserta, antara lain sebagai berikut :

MATERI BIMTEK PEMERINTAHAN DESA 2024
1	BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES VERSI 2.0.5. ONLINE TAHUN 2024
2	BIMTEK BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021.
3	BIMTEK PERMENDES NO 7 TAHUN 2021 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.
4	BIMTEK KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA.
5	BIMTEK ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.
6	BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2020.
7	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018.
8	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
9	BIMTEK PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA/KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT DESA/KAMPUNG UNTUK KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA/KAMPUNG.
10	BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DESA MANDIRI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
11	BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA/KAMPUNG (RKP DESA/KAMPUNG)
12	BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DESA/KAMPUNG.
13	BIMTEK PEMBUATAN MONOGRAFI DESA BAGI APARAT KECAMATAN DAN DESA
14	BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/KAMPUNG (APB DESA/KAMPUNG).
15	BIMTEK PENYUSUNAN RPJM DESA/KAMPUNG BERBASIS PARTISIPATIF.
16	BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MENYUSUN RPJMDES DAN APBDES)
17	BIMTEK TATA CARA PEMBUATAN RPJMDESA DAN RKPDESA.
18	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL DESA.
19	BIMTEK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI KADES DAN TPK.
20	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
21	BIMTEK OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL.
22	BIMTEK STRATEGI MEMILIH JENIS USAHA BUMDES DAN STUDI BANDING BUMDES PERCONTOHAN NASIONAL.
23	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018.
24	BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
25	BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA SERTA TATA CARA PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
26	BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SERTA MENDORONG LAHIRNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).
27	BIMTEK DESA DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI BERKESEJAHTERAAN SOSIAL.
28	BIMTEK PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERANCANAAN TATA RUANG DAERAH.
29	BIMTEK TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA SERTA PENGELOLAAN DANA DESA.
30	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI ( SISKEUDES ).
31	BIMTEK PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN TATA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.
32	BIMTEK ATA CARA KERJASAMA DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017 SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017.
33	BIMTEK PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA SERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD).
34	BIMTEK PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD), SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SERTA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
35	BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH, CAMAT, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2020.
36	BIMTEK PERANAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA KANTOR KECAMATAN DAN DESA KHUSUSNYA MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA.
37	BIMTEK PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).
38	BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA).
39	BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SERTA TUGAS CAMAT/LURAH/KEPALA DESA & SEKRETARIS DESA.
40	BIMTEK PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.
41	BIMTEK PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA.
42	BIMTEK STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES).
43	BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.
44	BIMTEK SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DESA.
45	BIMTEK MANAJEMEN INFORMASI DAN PELAYANAN DESA (APMENDES).
46	BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.
47	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA.
48	BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
49	BIMTEK PENGELOLAAAN DESA WISATA.
50	BIMTEK PERPAJAKAN DANA DESA.
51	BIMTEK PARALEGAL HUKUM DESA.

Demikian Jadwal dan meteri bimtek ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PERSYARATAN PESERTA

§ Membayar Biaya Kontribusi/Administrasi sebesar:

§ Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) per peserta

§ Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel sealam 4 hari 3 malam untuk 1 kamar 2 orang (twin Bead)

§ Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per peserta untuk kegiatan di wilayah Papua

§ Pelatihan/ Bimtek akan dilaksanakan apabila Jumlah Peserta untuk setiap kegiatan minimal 15 Orang

§ Selain materi dan jadwal diatas, calon peserta dapat mengajukan materi Sesuai Tupoksinya

§ Peserta Group di atas 15 orang dapat menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan bimtek

§ Informasi Pendaftaran dan permintaan undangan bimtek paling lambat 10 hari sebelum bimtek dimulai dan dapat menghubungi panitia di nomor Telp/Fax (021) 2243 8028) HP/WA: 0813 9826 8688 – 0811 468 489, 0813 98268688 a/n. Bpk. Amal

NARASUMBER
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	TOT LKPP
PUSBANG BKN R.I.	KEMENTERIAN PPPA
KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN DESA DAN PDT	BAPPENAS
PUSDIKLATWAS BPKP	BPSDM PROVINSI
KEMENTERIAN KESEHATAN	KEMENPAN RB

Jadwal Dan Materi BIMTEK Desa Selama Tahun 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan