Materi Bimtek Keuangan Tahun 2026

Bimtek Keuangan

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Pelatihan Keuangan Dan Pemerintahan Daerah (P2KPD) yang merupakan unit Organisasi/lembaga resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan nomor SKT: 2423-00-00/0230/x/2021 yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional sebagai bagian dari Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2026 ini, Pusat Pelatihan Keuangan Dan Pemerintahan Daerah (P2KPD) akan menyelenggarakan beberapa kegiatan Pelatihan, Diklat, Workshop dan Bimtek dengan format pembiayaan berasal dari APBD/APBN Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas organisasi dan kompetensi ASN secara spesifik, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak/Ibu Kepala SOPD untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Pelatihan, Diklat, Workshop, Bimtek dibidang keuangan, aset, kepegawaian, pemerintahan daerah, pengadaan barang/jasa, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, protokoler dan lainnya yang sesuai tupoksi SOPD masing-masing. Oleh karena itu, kami mengundang dengan hormat kepada Pimpinan/Kepala SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk mengutus atau menugaskan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek yang kami tawarkan. (tema terlampir)

Tempat pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis akan diselenggarakan di beberapa kota seperti: Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Jayapura, Bali, Lombok, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Batam. Biaya Kontribusi/Administrasi untuk setiap peserta Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupai) yang dibebankan kepada Anggaran DPA masing-masing SOPD/SKPD setempat. Biaya tersebut sudah termasuk Akomodasi hotel untuk satu kamar dua peserta (twin bead), Perlengkapan bimtek, Tas Peserta dan sertifikat. Peserta group dapat menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan bimtek sesuai dengan materi yang dibutuhkan (minimal 15 orang peserta). Koordinasi dan konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor tlp/Fax (021) 2243 8028, HP/WA 0812 2255 4949, 0811 468 489, 0813 9826 8688 paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan bimtek dimulai.

MATERI PELATIHAN / BIMTEK KEUANGAN TAHUN 2025
1	BIMTEK SIPD – RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
2	BIMTEK IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO. 900.1.155-3406 TAHUN 2024 – TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
3	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI)
4	BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD RI
5	BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD).
6	BIMTEK IMPLEMENTASI SIPD AKLAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
7	BIMTEK PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD – RI).
8	BIMTEK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2023
9	BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
10	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.
11	BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
12	BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL
13	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G).
14	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
15	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA

16	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
17	BIMTEK SIKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN) (K/L/BLU)
18	BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
19	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020.
20	BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH
21	BIMTEK STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) SERTA TEKNIS SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
22	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN.
23	BIMTEK AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DALAM KERANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN STRATEGI PEMERIKSAAN SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
24	BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
25	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
26	BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) SESUAI PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2021
27	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL.
28	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
29	BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH
30	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
31	PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWIAN ASN
32	BIMTEK SIMKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
33	BIMTEK E-AUDIT / SIMWAS (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL)
34	BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023
35	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
36	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
37	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
38	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
39	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
40	BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
41	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
42	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
43	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.
44	BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
45	BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
46	BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
47	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
48	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP.
49	BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.
49	BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
50	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
51	BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA
52	BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
53	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP.
54	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
55	BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN, PPTK,PPK DAN BENDAHARA SERTA MANAJEMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.
56	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD).
57	BIMTEK LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PP. NOMOR.13 TAHUN 2019.
58	BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD.
59	BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD
60	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/OPD
61	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD
62	BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018.
63	BIMTEKPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD.
64	BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH.
65	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
66	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD
67	BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD PROVINSI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020.
68	BIMTEK PENGGUNAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL ( SHSR ) DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR).
69	BIMTEK MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LKPJ DAN LKPD MENJADI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.
70	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
71	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
72	BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PPKDAN BENDAHARAWAN SKPD.
73	BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA.
74	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
75	BIMTEK TRANSFORMASI PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL.
76	BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
77	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD.
78	BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).
79	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD.
80	BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

81	BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD).
82	BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH.
83	BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO.
84	BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
85	BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD.
86	BIMTEK PENERAPAN SIPD E – PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021.
87	BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
88	BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL.
89	BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN.
90	BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL.
91	BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN
92	BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.
93	BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN REGULASI TERBARU.
94	BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

95	BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).
95	BIMTEK BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.
96	BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA.
97	BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK.
98	BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI.
99	BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI RLPPD, RKPJ DAN EPPD BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.
100	BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).

Demikian Jadwal dan meteri bimtek ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PERSYARATAN PESERTA

§ Membayar Biaya Kontribusi/Administrasi sebesar:

§ Rp. 5.500.000. (Lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta

§ Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel sealam 4 hari 3 malam untuk 1 kamar 2 orang (twin Bead)

§ Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per peserta untuk kegiatan di wilayah Papua

§ Pelatihan/ Bimtek akan dilaksanakan apabila Jumlah Peserta untuk setiap kegiatan minimal 15 Orang

§ Selain materi dan jadwal diatas, calon peserta dapat mengajukan materi Sesuai Tupoksinya

§ Peserta Group di atas 15 orang dapat menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan bimtek

§ Informasi Pendaftaran dan permintaan undangan bimtek paling lambat 10 hari sebelum bimtek dimulai dan dapat menghubungi panitia di nomor Telp/Fax (021) 2243 8028) HP/WA: 0813 9826 8688 – 0811 468 489, 0813 98268688 a/n. Bpk. Amal

NARASUMBER
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	PUSBANG BKN R.I.
KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN DESA DAN PDT
PUSDIKLATWAS BPKP	KEMENTERIAN KESEHATAN
TOT LKPP	KEMETERIAN PPPA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	BAPPENAS
BPSDM PROVINSI	BPKP PROVINSI

Materi Bimtek Keuangan Tahun 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan